Permohonan Sengketa Informasi PM-KITA-PD- Kecamatan Neglasari KIP Prov. Banten Diterima
Serang.Suararepublik News – Komisi Komisioner Prov.Banten kembali bersidang Senin,5 oktober 2020.dengan Register nomor 030/IV/KI BANTEN-PS 2020.
Sidang Majelis dipimpin oleh Heri Wahidin ST dan didampingi dua anggota Majelis.H.Toni Anwar Mahmud S.sos,m.Si dan Lutfi.
Kecamatan Neglasari, selaku pihak termohon dan pihak pemohon adalah PM-KITA-PD yang diwakili oleh Dedi Haryanto.M.
Untuk sidang kali ini pihak termohon tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas.
Pemeriksaan awal sidang kedua.
Sidang tetap dilanjutkan.
Sengketa yang diajukan adalah sengketa Informasi Publik.yang terjadi antara Pemohon dan Badan Publik.berdasarkan hal tersebut maka komisi Informasi Prov.Banten memiliki kewewenangan Absolut menyeleseaikan sengketa kuo.
Dalam hal kedudukan legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan sengketa Informasi pemohon atas nama Koalisi Independen Tranparansi Anggran Pusat dan Daerah KITA-PD mempunyai legal standing dibuktikan dengan akta pendirian dan susunan kepengurusan dan terdaftar dalam Kementerian Hukum dan HAM.
Badan hukum termohon sebagai badan publik Dalam sengketa Informasi termohon selaku kecamatan Neglasari Kota Tangerang mempunyai kedudukan hukum berdasarkan Undang Undang no 1 tahun 2013 mengenai sengketa Informasi Publik.
Dalam hal pengajuan batas waktu pengajuan permohonan proses sengketa telah sesuai dari batas waktu sesuai dengan ketentuan pasal 13 hurup a Undang Undang no 1 tahun 2013.tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.berdasarkan hal tersebut maka permohonan dinyatakan diterima.
Berdasarkan hal tersebut, maka ketua majelis meminta para pihak untuk mediasi.mediasi bersifat sukarela dan terbuka.
Berhubung dengan ketidak hadiran pihak pihak Termohon yaitu Kecamatan Neglasari dalam sidang kali ini.sehingga mediasi ditunda dan akan dilanjutkan dalam 14 Hari kerja kedepan terhitung mulai hari ini.Marbun.
