Siapa Penyusup di Kubu Prabowo ?
Jakarta,Focusflash.id – Prof Denny Indrayana menyatakan dirinya menjadi kuasa hukum Prabowo – Sandi sebagai keputusan pribadi. Bukan atas perintah Partai Demokrat maupun Susilo Bambang Yudhoyono sebagai mantan Presiden.
“Saya dan keluarga memang condong ke Pak Prabowo. Kami dari Kalimantan Selatan, dan di sana suara Prabowo – Sandi memang unggul dari Pak Jokowo dan KH Maruf Amin,” kata Denny dalam Blak-blakan yang tayang di detik.com, Senin (24/6/2019).
Ia mengaku keputusannya menjadi kuasa hukum Prabowo – Sandi dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi bukan tanpa risiko. Kasus korupsi proyek Payment Gateway (sistem pembayaran pembuatan paspor secara online) di kementeriannya bisa ‘dihidupkan’ kembali.
“Ya, beberapa teman dan staf memang pernah mengingatkan soal risiko itu. Tapi setelah meminta restu kepada ibu dan istri, saya mantap, Bismillah jalan terus,” kata Denny.
Akibat kasus yang menjadikannya tersangka pada Maret 2015, Denny akhirnya memilih mundur sebagai guru besar di UGM. Dia kemudian hijrah ke Melbourn, Australia untuk mengajar di sana hingga Desember tahun ini. Di Indonesia, dia didapuk menjadi guru besar ilmu hukum di Universitas Islam As-Syafiiyah, Jakarta.
Sebelumnya dia melakukan penjajakan dengan Sekolah Hukum Jentera, Universitas Paramadina, dan beberapa universitas di Kalimantan. “Tapi yang cepat merespons As-Syafiiyah,” ujarnya.
Pada bagian lain, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini mengakui pernah ikut tender untuk menjadi kuasa hukum KPU. Pada saat yang bersamaan dia juga menjalin komunikasi dengan Sandiaga, meski saat ini belum ada keputusan untuk menggugat ke MK.
Ketika KPU menyatakan dirinya tak lulus tender, salah satunya karena alasan tak punya pengalaman bersidang di MK, Denny kemudian melanjutkan komunikasinya dengan Sandiaga setelah menyatakan akan menggugat ke MK.
Posisinya sebagai kuasa hokum ini, kata Denny, tak lepas dari kecurigaan dan sinisme kedua pihak. Oleh kubu Jokowi dirinya merasa dianggap sebagai musuh, sedangkan di kubu Prabowo dianggap sebagai penyusup.
“Padahal dari internal Demokrat ada pesan bahwa tak ada arahan untuk menjadi kuasa hukum. Ya memang tidak ada, karena ini pribadi saya,” kata Denny menegaskan.(m)
