Perihal Argo Wilis, Laporan Keuangan Ke BPK Disulap Oleh Disbudpar dan Bapenda Kabupaten Tulungagung

Sebarkan Berita

Ironis!! Berdasarkan Laporan Keuangan (LK) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019 dan 2020, destinasi wisata Pesanggrahan Argo Wilis yang terletak di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, tidak ada pemasukan sama sekali alias nihil pendapatan ke Pemerintah Daerah (Pemda) Tulungagung.

Hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan ketika dilakukan penelusuran ke pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Tulungagung serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung

Ketua Perkumpulan Swadaya Masyarakat (PSM) Penyambung Lidah Rakyat (LIDRA) Tulungagung, Menam Maulana ketika ditemui menjelaskan jawaban Disbudpar yang diterima terkait Pesanggrahan Argo Wilis.
“Untuk tahun 2019 ada pemasukan sebesar 122.993.000 rupiah sedangkan tahun 2020 didapat sebesar 41.500.000 rupiah” jawab Maulana dengan menunjukkan surat jawaban dari Disbudpar Tulungagung.

Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) CAKRA Tulungagung juga memperoleh surat jawaban namun kali ini dari Bapenda Tulungagung atas setoran yang diberikan oleh Disbudpar Tulungagung.
“Tahun 2019 ada pemasukan sebesar 118.835.000 rupiah dan pada 2020 sebesar 41.500.000 rupiah” jelas Ketua LSM Cakra, Totok Yulianto.

Adanya ketidaksamaan data dari kedua instansi pemerintah tersebut, Susetyo Nugroho, Pelaksana Harian (Plh) Perkumpulan Komunitas Tulungagung Peduli (PKTP), menyatakan bahwa itu suatu hal yang sudah biasa.
“Laporan keuangan BPK saja bisa dibuat nihil, apa susahnya membuat laporan lainnya” ujar Yoyok, sapaan akrap Plh PKTP.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Bapenda saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa semuanya sudah disetorkan ke kas daerah.

Disisi lain, Bagus Kuntjoro, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang membawahi bidang kas daerah menerangkan ketika ditemui diruangannya, Selasa (24/05/2022).
“Penetapan pendapatan itu ada di OPD masing-masing dan semuanya dikendalikan oleh bagian pendapatan daerah atau Bapenda. Pada Argo Wilis harusnya bagian pendapatan melakukan mapping antara pesanggrahan dan penginapan karena tarifnya berbeda sehingga tidak akan rancu, antara setoran di pesanggrahan dan penginapannya” pungkas Bagus.

red-focusflash

dukung informasi ter-update

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *