Gakrpan Minta DPR, Kemendes, KPK, Ombusman, Kejaksan Telusuri di Kab. Aceh Tenggara Gaji Sekdes di Bawah UMR hanya Rp 900.000 per Bulan Dibayar Per 3 Bulan Sekali Ala Maknyos..?

Sebarkan Berita

Jakarta , focusflash.id – Awal Tahun 2023 .Dr Sadri lingga SH.dan Dr Bernard BBirvan Siagian SH.MAkp Waketum  DPP GAKORPAN .Gerakan Anti Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara RI Sebagai Perpanjangan Tangan KPK .Insan PERS UU No 40 Tahun 1999.UU Keterbukaan informasi Publik (KiP).Kontrol Sosial Masyarakat .

Menyoroti Kabupaten Aceh Tenggara sangar Miris  terkait diberitakan Gaji seorang Sekdes  rata rata perbulan diterima oleh yang bersangkutan hanya Rp .900.Ribu Rupiah .itupun dibayarkan hanya 3 bulan  sekali dipotong dana Talangan dari APBN melalui “DANA DESA Yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat Kabinet Indonesia Maju Jokowi KH Maruf Amin .

Sementara Pemanfaatan Dana Desa  itu sendiri Toch  banyak Disulap oleh Pemerintahan Setempat ,dan Diduga disinyalir Permainan Kepala Desa di 385 Desa dan 16 Kecamatan di Satu Kabupaten Aceh Tenggara NAD.Propinsi Nanggroe Aceh Darusallam  sangat Masiv, terintegrasi dan Komprehensif Para Stake Holder Pemangku Kebijakan Publik  tersebut melaksanakan KKN Terselubung (Korupsi Kolusi dan Nepotisme ) Secara berJamaah  dan sulit untuk dideteksi di Pelosok Negeri Nanggroe Aceh Darussalam itu.

Kabupaten Aceh Tenggara termasuk Wilayah  yang tidak Pernah “STERiL”” DARl KKN BERJAMAAH  tersebut Termasuk  “MA  FIA ANGGARAN “yang marak diperbincangkan oleh Kalangan DPR .DPD MPR diSenayan. mereka bermain  menghabiskan APBN .dan Tidak sesuai dengan peraturan pemerintah Pusat yang sudah digariskan dalam Rapat Terbatas Kabinet .dan kantor  kepala Staf Kepresidenan RI Jend TnI  P DR H Moeldoko.

Kementerian Desa melalui Pengawasan Melekat”WASKAT” Kantor Kepala staf Kepresidenan RI Akan terjun langsung Lapor Tanggap  “KONTROL DESA ACEH TENGGARA”  Bersama pihak pihak terkait seperti OMBUSMAN .KPK kEJAKSAAN , akan kebenaran dari Berita tersebut ,harus ditindak GAKORPAN  Pro Aktif Presisi .khususnya Penyimpangan Marak di Kabupaten Aceh Tenggara, kemungkinan besar adanya Trick permainan.

Sindikasi Mafia Anggaran untuk mengelabui masyarakat seakan akan Manajemen  Politik sehingga berasumsi “KPK” miris tidak akan” OTT” menyentuh ke lapisan bawah secara dominan dan administratif  Pedesaan oleh karena kurang” BB” di Kabupaten Aceh Tenggara  tersebut yang sudah kong kalikong di sembunyikan   KIP tersebut .Sehingga para Pelaku Pelaku Kebijakan Publik Bebas.Merdeks melakukan manuver manuver Kebijakan nya sesatnya yang sulit terdeteksi oleh Pemerintah Pusat terkait “MAFIA ANGGARAN.”

Pembangunan Masyarakat Pedesaan.Pada kenyataannya Pemerintah Pusat ” Loss.Contack.” secara admistratif ,tidak teliti , investigasi

Memantau  secara saksama Tentang Bobroknya  Manajemen Pemerintahan Desa terpencil .di Pedesaan Kabupaten Aceh Tenggara ujar Pengamat Kebijakan Publik NAD Aceh DPP  Gakorpan Presisi Dr.Sadri Lingga SH di kantor Hukum nya DPC Gakorpan Tangerang Selatan Cirendeu .Salam PANCASiLA

Gakorpan Satu Komando Merdeka .?!( Dr.Bernard  BBirvan Siagian.SH

MH.Gakorpan Moeldoko Center lndonesia ).

red-focusflash

dukung informasi ter-update