Anggota Dewan Pembina Partai Golkar Sindir Rapimnas Bukan Ajang Dukung Mendukung Ketum
JAKARTA – Focusflash.id – (20/11) – Anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Paska Susena menjelaskan bahwa Golkar ini milik publik, termaktub ada di dalam Undang Undang ke-partai an yang menjelaskan, demikian utaranya memberikan pernyataan pada wartawan saat jumpa pers di bilangan Jakarta Pusat. Hotel Sultan, Jakarta. Rabu (20/11)
“Golkar ini bukan hanya milik pengurus atau anggotanya saja, namun ini milik publik. Golkar ini ada UU Kepartaian yang menjelaskan,” terangnya.
Paska, yang juga merupakan perwakilan Juru Bicara Pemuda Pancasila (PP) mewakili Japto ketum MPN PP itu merasa ingin berterus terang dan ingin sekali menyampaikan perihal tentang Rapimnas Golkar di Hotel Ritz Carlton Kamis (14/11) kemarin digelar pekan lalu. Jakarta, Rabu (20/11).
“Perlu saya sampaikan pada publik, ada hal hal yang sebetulnya tak sejalan essensi Rapimnas itu sendiri,” bebernya.
Partai ini dibiayai oleh APBN, dibiayai oleh rakyat melalui APBN, dimana pertahun menerima kisaran 18 miliar rupiah, timpalnya menambahkan.
Maka itulah, apa yang terjadi di Partai Golkar rakyat berhak melakukan koreksi.”Hasil Rapimnas Gokar kemarin sebenarnya gagal,” kemukanya.
Semisalnya saja dalam hal Pleno, menurutnya dimana ada pengurus pertanggungjawabannya mestinya diperiksa lagi, evaluasi kinerja pengurus tersebut , imbuhnya menerangkan.
“Pertanggungjawabannya bukan hanya mekanisme di anggota partai Golkar, namun ke Publik,” ulasnya.
Selanjutnya, Paska seraya memberikan permisalan jikalau dibangun SD Inpres dengan anggaran sebesar 18 miliar bakal ada berapa banyak dibangun itu, sindirnya.
Perlu diketahui, ungkapnya bahwa padahal essensi partai politik ini mengembangkan demokratisasi. Yang menjadi tujuan individu berhak berbicara, terangnya.
Hasil Rapimnas Partai Golkar tidak sesuai dengan tujuan. Soalnya, kemarin hanya diarahkan ajang dukung mendukung Ketum Partai Golkar.
“Seharusnya memberikan warna apa yang mesti dilakukan demi rakyat ke depan yang akan menjadi pembahasan di Munas,” kata Anggota Dewan Pembina Partai Golkar itu mempertegas.
“Masyarakat mesti mengkritisi, hasil Rapimnas Golkar itu sebenarnya gagal. coba dilihat lagi, dimana ada pleno. mestinya dievaluasi lagi,” ungkapnya.
Seperti misalnya, apa saja target target dan program yang telah dijalankan bagi masyarakat. pertanggungjawabannya bukan hanya mekanisme diantara para anggota partai Golkar, namun pada Publik.
“Bayangkan saja kalau sebesar 18 miliar, misalkan bikin SD Inpres bisa bangun berapa banyak ?,” sindirnya..
Kemudian, menurut pandangan Paska selama kepengurusan transisi 2018 -2019 yang dipimpin ketum Airlangga, Dirinya merasa dan berterus terang acap kali banyak mekanisme Organisasi yang diatur dalam AD/ART namun dilanggar.
“Peristiwa ini aja menjelang Munas yang akan datang. Dibiarkan saja dulu, ada nanti waktunya pergantian nya di Munas. Lihat saja nanti kinerjanya dinilai saat di Munas,” pungkas Paska Susena
Di lokasi yang sama, Robert Kardinal selaku Bendahara Umum (Bendum) Partai Golkar menerangkan partai memperoleh kisaran 108 rupiah per-suara.
“Maka itu, apabila sebelumnya mendapat 18 juta suara, hingga mendapat 18 miliar. Kini hanya memperoleh 17 miliar sekian, hingga turun,” tukasnya.
“Dan kemudian terkait dengan Keuangan Partai nantinya juga akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Publik boleh liat pembukuannya, karena kita memakai uang rakyat,” tutupnya singkat.(Sony)
